10 AKAR SEJARAH KONFLIK KEKERASAN NEGARA DI PAPUA

10 AKAR SEJARAH KONFLIK KEKERASAN NEGARA DI PAPUA 

(Separatis, makar, OPM, teroris bukan akar konflik, tapi ini semua mitos yang diproduksi penguasa Indonesia)

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

"...sikap merasa tak pernah bersalah dari pemerintah Indonesia juga akan memjauhkan orang Papua dari Indonesia" (Amiruddin, al Rahab, 2010: 64). 

Melalui artikel ini, penulis tegaskan dan sampaikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Papua dan juga seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa AKAR SEJARAH KONFLIK antara bangsa  Indonesia dan bangsa Papua,  BUKAN  Seperatis, makar, OPM, KKB dan Teroris. Itu semua adalah mitos, hoax, label dan stigma  yang diproduksi penguasa Indonesia, TNI dan Polri sebagai TOPENG atau TAMENG untuk menyembuyikan AKAR SEJARAH KONFLIK yang sesungguhnya. 

Karena itu, marilah semua penggemar pembaca artikel: ikutilah, nikmatilah, kecaplah, renungkanlah dan bersuaralah setelah mengetahui dan mengerti akar sejarah konflik antara Indonesia dan Papua yang sebenar-benarnya. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menemukan dan memetakkan empat akar sejarah konflik atau akar kekerasan Negara di Papua. Empat pokok akar konflik dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008),  yaitu: 

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; 

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua. 

Dari sepuluh akar konflik, empat akar konflik sudah berhasil dirumuskan LIPI,  masih ada 6 akar kekerasan Negara yang tidak diungkap atau dipetakkan oleh LIPI. Enam akar sejarah konflik berdarah yang terpanjang atau terlama di Asia yang tidak pernah diselesaikan, sebagai berikut: 

1. KOLONIALISME 

Akar konflik kekerasan yang paling utama  di Papua ialah kolonialisme, yaitu Indonesia sebagai kolonial modern menduduki dan menjajah serta menindas rakyat dan bangsa Papua Barat sejak 1 Mei 1963.  

Berbagai bentuk penjajahan yang dilakukan oleh kekuatan militer Indonesia, salah satu contohnya ialah penghilangan dan pembakaran buku-buku, dokumen-dokumen, sejarah yang berhubungan dengan identitas bangsa Papua. 

Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 5 Juli 2020 menyatakan: "Begitu mendapat tempat di Papua (setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963), para elit Indonesia yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal dan semua tulisan tentang Sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan; semua dibakar di depan orang banyak di halaman Kantor DPRP sekarang di Jayapura" (Lihat, Acub Zainal dalam memoarnya: I Love the Army). 

"Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi yang dilakukan ABRI (sekarang:TNI) dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs.Rusilah Sardjono." 

Pastor Frans Leishout,OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam surat kabar Belanda De Volkskrant ( Koran Rakyat) diterbitkan pada 10 Januari 2020, menyampaikan pengalamannya di Tanah Papua. 

" Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian." 

"Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar." (Gembala Dan Guru Bagi Papua, 2020: hal. 593). 

Fakta lain ialah pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menimpan lambang-lambang Papua" (TAPOL, Buletin No.53, September 1982). 

Presiden Republik Indonesia, Ir. Sukarno mengeluarkan Surat Larangan pada Mei Nomor 8 Tahun 1963. 

"Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumulan, penyebaran, perdagangan atau artikel, pemeran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden." 

2.  KAPITALISME 

Kolonialisme/pendudukan dan penjajahan wilayah selalu hadir karena daya tarik sumber daya alam yang melimpah. Jadi, Kolonialisme di Papua karena adanya kapitalisme. Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang kaya raya seperti susu dan madu menjadi motivasi pendudukan dan penjajahan Indonesia yang ditopang oleh kepetingan ekonomi Amerika Serikat di Papua. Kepentingan Kapitalisme di Papua mengorbankan tiga tokoh penting, yaitu: (a) Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarkskjold di Kongo pada 17/18 September 1961;  (b)  Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963; Presiden John F Kennedy tewas ditembak oleh Lee Harvey Oslwald. (c) Dilengserkan Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia,  pada tahun 1965 dengan tuduhan pendukung Komunis.  

Tiga orang yang diangggap penghambat kepentingan ekonomi di Papua ini dikorbankan. Para pemilik modal dengan secapatnya membuat perjanjian kontrak kerja PT Freeport McMoran dengan Soeharto pada 7 April 1967 untuk tambang dan uranium di Namangkawi/Ndugu-Ndugu (Tembagapura). Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dua tahun sebelum Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata melalui rekayasa Pepera 1969 yang cacat hukum dan moral yang melawan standard kaidah-kaidah atau hukum Internasional  

3. MILITERISME 

Militerisme memperkuat dan memperkokoh serta melindungi kolonialisme dan kapitalisme. Kolonialisme identik dengan militerisme. Kapitalisme identik dengan militerisme. Ini disebut gabungan kekuatan Triplet atau kembar tiga. Artinya kolonialisme, kapitalisme dan militerisme itu satu nyawa dan satu roh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. 

Dengan tepat Amiruddin al Rahab menyatakan:  "Semakin menghujamnya cengkeraman militer terhadap kehidupan sosial politik di Papua juga tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah ini yang begitu besar. Hal itu terlihat ketika PT Freeport mulai menanamkan investasinya di Papua, untuk melindungi PT Freeport, militer di Papua mulai mengembangkan pengaruh dalam politik lokal dengan cara yang lebih keras. Selain itu, militer juga memperbesar kekuasaannya dengan menempatkan diri sebagai pelindung dari menggalirnya ribuan para imigran dan transmigrasi dari luar Papua." (Heboh Papua: Perang Rahasia-Trauma Dan Separatisme:  al Rahab: 2010:46). 

Khusus di Papua, moncong senjata menjadi satu-satu solusi yang dipakai Negara selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini untuk menjaga kapitalisme dan memperkokoh kolonialisme. Orang-orang asli Papua yang bersuara kritis untuk melindungi hak atas Tanah mereka dan memperjuangkan keadilan serta martabat kemanusiaan dituduh separatis, makar, opm dan kkb dan dibantai seperti hewan dan binatang. Pelakunya kejahatan yang mengorbankan nyawa manusia orang asli Papua tidak pernah dihukum, bahkan disebut seperti pahlawan nasional. 

Amiruddin al Rahab dengan tepat mengatakan: "Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan...

Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI" (2010:43). 

Kekerasan Negara di Nduga (2018), di Intan Jaya (2019), di Puncak Ilaga (2020), di Yahukimo (2021) di Maybrat tidak terlepas dari kepentingan kapatalisme dan kolonialisme. TPN-PB atau OPM  yang tidak berdaya (powerless) selalu dikambing-hitamkan untuk operasi-operasi militer dengan tujuan penguasaan wilayah yang berpotensi ada tambang emas dan sumber daya alam yang lain. 

4. RASISME 

Pandangan dan keyakinan rasisme menjadi landasan atau dasar pendudukan dan penjajahan serta penindasan penguasa Indonesia atas penduduk orang asli Papua. Penguasa Indonesia dan sebagian besar orang Indonesia memandang orang asli Papua adalah manusia kelas dua. Karena dianggap manusia kelas dua, maka dengan mudah disebut monyet, gorila, dan kata-kata negatif yang lain. 

Ada diskriminasi rasial, etnis, agama dan golongan yang berlandung lama dalam sistem kenaikan pangkat dalam tubuh TNI-Polri, yaitu bagi orang Kristen pada umumnya dan lebih khusus orang asli Papua sulit mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Walaupun ada, itu sangat terbatas dan hanya perkecualian dan persyaratan-persyaratan tertentu. 

5. FASISME 

Karena orang asli Papua dianggap manusia kelas dua, monyet dan lain-lain, maka suara orang asli Papua diabaikan dan tidak didengarkan. Terbukti dengan penolakan Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan Otsus Jilid II Nomor 2 tahun 2021 tidak didengarkan dan penguasa Indonesia tetap mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2021.  Fasisme artinya kekuasaan totaliter. Dan kekuasaan totaliter ini penguasa Indonesia terapkan di Papua. 

Watak penguasa fasisme ialah kekuasaan memaksa dan rakyat harus menerima keputusan penguasa. Praktek kekuasaan pemerintah yang berwatak fasisme itu dihadapi oleh rakyat dan bangsa Papua dalam realitas sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini. 

6. KETIDAKADILAN 

Ketidakadilan selalu berakar kuat dalam penguasa yang berwatak kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme. Terbukti dengan proses pembuatan New York Agreement 15 Agustus 1962 tentang nasib dan masa depan orang asli Papua, tapi OAP tidak pernah dilibatkan. Yang membuat NYA, yaitu para pihak bangsa-bangsa kolonial, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. 

Ketidakadilan lain ialah pelaksanaan Pepera 1969 mengabaikan atau mengkhianati 800.000 orang dan ABRI memilih 1.025 orang untuk membacakan pernyataan yang sudah disiapkan ABRI. 

Aceh/GAM dijadikan mitra dialog pemerintah Indonesia yang dimediasi pihak ketiga di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Pada saat rakyat dan bangsa Papua menuntut dialog damai dengan ULMWP, sikap ketidakadilan ditunjukkan Negara dengan moncong senjata dan mengirim ribuan pasukan TNI ke Papua. 

Ketidakadilan yang paling kejam dan tidak beradab ialah orang asli Papua melawan rasisme dan korban rasisme, tapi ditangkap dan dipenjarakan dengan stigma atau label makar. Ini benar-benar watak Indonesia yang barbar dan kriminal dan kejahatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. 

Theo van den Broek menyatakan ketidakadilan Negara terhadap orang asli Papua, sebagai berikut: 

"...suara yang begitu terang untuk meminta perubahan pendekatan dalam menangani persoalan Papua, dari pendekatan keamanan ke pendekatan dialog, tidak didengar oleh pemerintahan di Jakarta. Bahkan, Presiden Jokowi semakin bergerak ke belakang dan perlahan-lahan keluar dari kerumitan persoalan Papua, sedangkan panggung semakin diduduki oleh pensiunan militer: Moeldoko, Ryanmizard, Hendropriyono, Prabowo dan Wiranto. Dan, hal ini bukan berita baik bagi Papua" ( Tuntut Martabat, Orang Papua Dikukum: 2020:35). 

10 akar konflik ini yang menyebabkan luka membusuk dan luka bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia.  

Prof. Dr. Franz Magnis dan Pastor Frans Lieshout, OFM, dengan iman menggambarkan tentang keadaan yang sesungguhnya di Papua. 

"Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu terutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia...kita akan ditelanjangi di dunia beradab, sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata."  (Sumber: Prof. Dr. Franz Magnis: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015:255,257). 

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan: 

"Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia."  (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601). 

Dari 10 akar sejarah konflik antara Indonesia dan Papua, penguasa Indonesia sebagai kolonial modern yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa Papua telah berhasil menghasilkan enam sikap dalam jiwa, daging, darah dan pikiran serta perasaan rakyat dan bangsa Papua. Enam sikap itu sebagai berikut: 

1. Awareness (kesadaran).

Seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat menyadari dan ada kebangkitan bahwa Indonesia adalah penguasa kolonial modern yang menduduki dan menjajah bangsa Papua Barat dengan moncong senjata sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang memasuki tahun 2021. 

2. United (Persatuan). Kesadaran dan kebangkitan adanya pendudukan dan kolonialisme Indonesia atas bangsa Papua, sehingga orang asli Papua melahirkan sikap persatuan dengan membentuk wadah perjuangan bersama, yaitu United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP). ULMWP menjadi wadah politik resmi yang menjadi Obsever di MSG dan bersuara di forum-forum PIF, ACP dan forum internasional lainnya. 

3. Distrust (Ketidakpercayaan). Rakyat dan bangsa Papua telah kehilangan kepercayaan terhadap penguasa Indonesia. Kepercayaan terhadap Indonesia menjadi gundul atau botak. Sudah tidak ada cara lain untuk kembalikan kepercayaan rakyat kepada penguasa pemerintah Indonesia. Label teroris terhadap orang asli Papua bertambah luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia dari kaca mata orang asli Papua. Otsus jilid 2 Nomor 2 Tahun 2021 bertambah runtuhnya kepercayaan rakyat dan bangsa Papua terhadap penguasa Indonesia. 

4.Disobedience (Ketidakpatuhan). Dari kedasaran, kebangkitan dan persatuan dan ketidakpercayaan itu melahirkan ketidakpatuhan kepada penguasa Indonesia dan berbagai undang-undang dan ideologi bangsa. Contohnya, pada 17 Agustus 2021, mayoritas orang asli Papua tidak kibarkan bendera merah putih di halaman rumah seperti tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Rakyat dan bangsa Papua menyadari bahwa bendera merah putih ialah lambang penjajahan. Alam juga turut tidak setuju dan itu terbukti di Manokwari dan di Jembatan Merah Jayapura.  

5.Rejection (Penolakan). Sikap penolakan rakyat Papua terhadap Indonesia sudah dimulai sejak pelaksanaan Pepera 1969. Hampir mayoritas 95%  Orang Asli Papua menolak digabungkan dengan wilayah Indonesia dengan proses Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI. 

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua." (Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA). 

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126). 

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969: "Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47). 

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: 

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." 

(2009:hal.169). 

6. Resistance (Perlawanan). Sikap perlawanan rakyat dan bangsa Papua terhadap pendudukan dan penjajahan Indonesia itu sejak tahun 1960-an. Perlawanan atau penolakan itu terbukti tidak pernah terhenti dan sampai memasuki tahun 2021 ini masih dan tetap dilakukan perlawanan terhadap Indonesia. 

Yang menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia saat ini, bahwa lahirnya atau terbentuknya ketidakpercayaan (distrust), ketidakpatuhan (disobedience), penolakan (rejection) dan perlawanan (resistance) terhadap Indonesia itu dilakukan oleh hampir 100% generasi muda Papua yang belajar dari dan dalam sistem pendidikan dari Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Indonesia. 

Penulis juga generasi yang nengeyam pendidikan Sekolah Dasar Negeri atau SD Inpres, SMP Negeri, SMA Negeri dan Universitas Negeri Cenderawasih, tapi saya tidak menjadi orang Indonesia, karena penulis belajar proses sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata, penuh darah dan air mata. 

Yang dilawan oleh rakyat dan bangsa Papua ialah akar sejarah konflik, yaitu: diskriminasi rasial, fasisme, kolonialisme, militerisme, kapitalisme, pelanggaran berat HAM, ketidakadilan, dan sejarah Pepera 1969 yang cacat hukum dan moral. 

Rakyat dan bangsa Papua juga menolak dan melawan hoax,  mitos-mitos, stigma, label diproduksi penguasa Indonesia, yaitu: separatis, makar, opm, kkb, dan teroris sebagai topeng atau tameng untuk menyembunyikan sejarah akar konflik Papua. 

Sekarang Indonesia menghadapi tantangan berat, yaitu: kesadaran (awareness), persatuan (united) ketidakpercayaan (distrust),  ketidakpatuhan (disobedience), penolakan (rejection) dan perlawanan (resistance). 

Selamat membaca. Doa dan harapan saya, artikel ini menjadi berkat bagi para pembaca. 

Ita Wakhu Purom, Selasa, 9 September 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

__________

Realita/Fakta

Mari, Kita Membuka Mata dan Hati Nurani Untuk Melihat dan Heran Fenomena Kekerasan Negara BERJALAN TELANJANG Di Papua 

APAKAH BENAR KEKERASAN DI PAPUA DILAKUKAN OLEH TPN-PB?  ADA 11 TUJUAN KONFLIK KEKERASAN NEGARA DI PAPUA 

1. "Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Ini tidak lepas kepentingan elit di Jakarta." (AC Manulang-2012). 

2. Bagaimana kita percaya pembakaran pesawat MAF di Intan Jaya (6 Januari 2021), penembakan Kabinda Papua di Puncak (25 April 2021),  penembakan dua anggota TNI di Yahukimo (18 Mei 2021), penembakan 4 anggota TNI di Maybrat( 2 September 2021), penembakan dan pembakaran kantor di Pegunungan Bintang  pada 13 September 2021 hanya kita memperoleh informasi dari satu pihak?

Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Umum PGGBP

"Dunia ini sudah menjadi seperti sebuah kampung kecil, tidak seperti tahun 1960-an. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Pepera 1969 boleh direkayasa, boleh tipu-tipu, boleh bersandiwara, tapi era sekarang semua berjalan telanjang. Tidak ada kolong dan tempat untuk para penjahat bersembunyi. Karena sudah usang cara-cara rekayasa dan cara-cara primitif tidak relevan di era ini. Seluruh mata komunitas global dan rakyat Indonesia sedang melihat perilaku penguasa Indonesia yang rasisme dan fasisme di Papua." 

Pengamat Intelijen AC Manulang, Mantan Direktur Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pernah membuka rahasia kerja-kerja intelijen Negara sebagai berikut: 

"Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Sangat mungkin kerusuhan ini didesain (design) dari Jakarta dengan berbagai tujuan. Sangat tidak logis, aparat kepolisian tidak bisa memanfaatkan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan meminta warga agar tidak lepas kendali. Rekayasa kerusuhan SARA juga akan terus dipelihara di Maluku maupun kawasan Indonesia bagian Timur. Sekarang mulai merambah ke wilayah Barat. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, situasi Ambon, Lampung, Poso maupun Papua masih terus bergejolak. Ini tidak lepas kepentingan elit di Jakarta" (Sumber: Indopos, Minggu, 04 November 2012, dikutip dalam buku:  Otonomi Khusus Papua Telah Gagal: 2012: 215). 

Roh dan pesan yang penulis tangkap dari komentar AC Manulang ialah seluruh konflik kekerasan Negara di Papua ada aktor dari Jakarta dan kepentingan Jakarta. Konflik diciptakan  dan dipelihara oleh elit-elit Jakarta. Komemtar ini, setidaknya AC Manulang membongkar siasat dan strategi konflik sistemik, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif di lakukan penguasa kolonial modern Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua. 

Ada 11  tujuan konflik kekerasan Negara di Papua yang dianalisa penulis sebagai berikut: 

1. Pembenaran Label/Mitos Teroris di Papua. 

Negara berusaha menciptakan konflik di Papua seperti:  di Nduga 2018, Intan Jaya 2019,  Puncak Ilaga 2020,, Yahukimo 2020, Maybrat 2 September 2021, Pegunungan Bintang 13 September 2021 untuk membenarkan/ menjastifikasi (justification) dan memperkuat pemberian label/mitos teroris kepada gerakan orang asli Papua yang telah dan sedang berjuang untuk penentuan nasib sendiri sejak 1960-an sampai saat ini. Karena, harapan dan tujuan Indonesia  pemberian label/mitos teroris kepada orang Papua untuk mencari dukungan komunitas internasional, ternyata masing-masing negara mempunyai definisi "teroris" berbeda-beda. 

Artinya, Indonesia tidak mencapai atau mendapat tujuan mereka untuk meraih dukungan komunitas global untuk melawan mitos "teroris"  di Papua. Label/mitos teroris yang dianggap paling tinggi ini ternyata sudah menjadi sama level dengan mitos seperatis, makar, opm dan kkb yang tidak berdampak banyak untuk dukungan internasional. 

2. Pengalihan/Menghilangkan  Kejahatan Negara yaitu pelanggaran berat HAM dan Pemusnahan Etnis Papua. 

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dari empat akar persoalan Papua salah satunya ialah pelanggaran berat HAM yang terjadi selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini telah menjadi keprihatinan dan perhatian komunitas Internasional dan juga rakyat Indonesia. Penguasa Indonesia didesak untuk penyelesaian akar konflik kekerasan Negara, pelanggaran berat HAM dan pemusnahan etnis Papua. Pelanggaran berat HAM dan pemusnahan etnis Papua yang berbasis pada diskriminasi rasial telah menjadi duri dalam tubuh bangsa Indonesia. Penguasa Indonesia berusaha menghindar dan mencuci tangan dari seluruh kekejaman Negara selama 58 tahun. 

Pelanggaran berat HAM dan pemusnahan etnis Papua yang dilakukan Indonesia selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 karena ada mesin-mesin pembunuh yang digunakan penguasa Indonesia, yaitu:  kolonialisme, kapitalisme, militerisme, diskriminasi rasial/rasisme, fasisme, ketidakadilan, dan sejarah penintegrasian Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969 yang penuh darah dan air yang dimenangkan militer Indonesia dengan moncong senjata yang cacat hukum dan moral yang melawan standar hukum internasional. 

Ada beberapa pertanyaan yang penulis ajukan untuk para pembaca menjawabnya masing-masing sesuai tingkat analisa persoalan ini. Pertanyaan penulis sebagai berikut: 

Apakah benar pesawat Mission Aviantion Fellowship (MAF) bernomor penerbangan PK-MAX yang dipiloti Alex Luferched berkembangsaan Amerika ini dibakar oleh Tentara Pembebasan Papua Barat (TPN-PB) pada 6 Januari 2021 di bandara Kampung Pagamba  Distrik Mbiaduga, Kabupaten Intan Jaya? 

Apakah benar Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Putu Gusti Danny Nugraha Karya ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) pada Minggu, 25 April 2021 di Kabupaten Puncak? 

Apakah benar penembakan dua anggota TNI Satgas Pamrahwan Yonif PR 432/WSJ, Praka Yudi Aryanto dan Praka Alif pada 18 Mei 2021 di Kali Brasa Dekai, Kabupaten Jahukimo dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-TPN-PB? 

Apakah benar pembunuhan dengan cara yang biadab, kejam dan babar terhadap 4 anggota TNI, yaitu Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu chb Dirman di kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat pada 2 September 2021 dilakukan oleh TPN-PB? 

Mengapa korban lebih banyak anggota TNI berpangkat rendah, kecuali Kabinda Papua dan diberitakan atau disiarkan secara  luas, besar-besaran dan masif di media-media utama nasional? 

Mengapa penembakan ratusan ribu orang asli Papua yang ditembak mati selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 belum dan tidak pernah disiarkan secara luas dan masif di media-media nasional dan terbungkam 1000 bahasa? 

Para pembaca yang mulia yang masih memiliki hati nurani kemanusiaan melihat kejahatan dan kekejaman ini dengan jernih, supaya pihak TNI-Polri tidak kambing-hitamkan TPN-PB dan rakyat Papua dan rakyat Indonesia tidak bertanya-tanya, fenomena apa yang terjadi di Papua, pulau surga kecil yang jatuh di bumi ini. 

Para pembaca mulia dan terhormat. Mari, kita, renungkan, kritisi, dan analisa pernyataan ini. Kita jangan hambing hitamkan Orang Asli Papua. Kita harus membuka lensa penguasa sebagai penindas dan penjajah rakyat dan rakyat West Papua selama ini. Kita harus menggunakan lensa Tuhan, lensa kemanusiaan, lensa keadilan, lensa kebenaran, lensa kejujuran, lensa kasih. 

Pada 6 April 2013 acara peresmian Tugu Injil di Beoga, Kabupaten Puncak, Dandim 1714 Puncak Jaya pada malam hari  kami diskusi tentang anggota TNI menjual senjata dan amunisi kepada anggota TPN-PB pernah mengatakan: 

"Kami rasa takut yang ada di dalam dan kami juga takut kepada mereka yang ada di luar. Karena kami  ada keluarga yang kami  tinggalkan di Jawa. Mereka mau kami ke  mbali kepada mereka dalam keadaan selamat." 

Apa maksud dan pesan dari Dandim 1714 Puncak Jaya ini? Siapa yang ada di dalam perlu ditakuti dan diwaspadai?  Pesan seperti ini dimaknai, ditafsirkan dan dianalisa, bahwa semua kekerasan dan kejahatan yang terjadi di Papua selama ini patut dipertanyakan. Terlalu prematur, TPN-PB selalu dikambing-hitamkan sebagai aktor kekerasan. 

Menurut penulis, sejauh belum ada Tim investigasi independen dan kredibel untuk mencari bukti-bukti atau fakta-fakta tentang seluruh kekerasan yang terjadi Papua, maka kekerasan tidak akan pernah berhenti. Sebaliknya,  antar TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) saling tuding dan lebih mengkambing-hitamkan TPN-PB atau tiduhan dengan mitos KKB/KKSB. 

Terjadi kekerasan Negara yang berjalan telanjang ini bertujuan untuk pengalihan dan penghilangan serta menutupi seluruh pelanggaran berat HAM dan pemusnahan etnis Papua yang dilakukan Negara selama 58 tahun yang sudah menjadi perhatian, keprihatinan dan kepedulian serta soroton komunitas internasional. 

3. Remiliterisasi/Membangun Infrastruktur/Instalasi militer. 

Dewan Gereja Papua ( WPCC) telah menyatakan dengan surat terbuka pada 7 Oktober 2020, bahwa: 

"Kepada Presiden Joko Widodo Selaku Panglima Tertinggi TNI/POLRI Rakyat Papua bukan Musuh NKRI, Stop REMILITERISASI Tanah Papua dan Tindaklanjuti Janji Presiden untuk Bertemu Kelompok Pro-referendum Papua" (Sumber: JEJAK KEKERASAN NEGARA DAN MILITERISME DI TANAH PAPUA: Yoman, 2021: 176). 

Di seluruh Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke sedang terjadi REMILITERISASI dengan alasan ada ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang membahayakan keselamatan keutuhan wilayah Indonesia. Remiliterisasi dan Kekerasan Negara ini bagian integral yang tak terpisahkan dari "Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Nota Dinas No.578/ND/KESBANG/DIV/VI/2000, 9 Juni 2000). Dan Dokumen Ketahanan Nasional Sekretariatan Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tanggal 28 Mei 2000.  

Arkilaus Baho, Juru bicara DPP PRIMA Urusan Papua dan Papua Barat dalam menanggapi pembunuhan 4 anggota TNI:  Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu chb Dirman di kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat pada 2 September 2021 dengan tepat mengatakan: 

“Ada apa ini? Pembukaan pos teritorial disaat yang sama menguat kelompok yang klaim diri bahkan diklaim oleh aparat dengan label KKB” Diduga bahwa “labelisasi KKB dan skenario penyerangan hanya untuk meyakinkan pemerintah agar perkuat percepatan dan perluasan operasi teritorial." 

Ada yang aneh terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang pada 13 September 2021. Bakar fasilitas pelayanan umum dan kelompok yang menamakan diri TPN-PB mengatakan: 

"Kami menolak semua fasilitas pemerintah dan bakar semua gedung-gedung kantor pemerintah." 

Apakah TPN-PB berjuang untuk bakar-bakar gedung-gedung kantor untuk fasilitas pelayanan publik?  Ini perjuangan yang aneh, dan bukan pejuang Papua  Barat merdeka. Ini TPN-PB benaran atau kelompok yang dibina dan dipelihara khusus untuk membuat keonaran. 

4. Kepentingan Bisnis/Kapitalisme. 

Sejarah mengorbankan nyawa manusia demi kepentingan bisnis atau kapitalisme selalu terulang dari waktu ke waktu sesuai tempat dan kebutuhan para penguasa dan para pemodal. Seperti di Nduga ada emas, di Intan Jaya ada emas, di Puncak Ilaga ada emas, di Yahukimo ada emas, di Maybrat ada emas, di Pegunungan Bintang ada emas. Dimana ada emas disitu selalu diciptakan konflik supaya penduduk setempat sebagai pemilik emas itu harus diusir atau diungsikan dengan alasan wilayah sudah tidak aman bagi rakyat. 

Setelah pemilik tambang diusir atau diungsikan, aparat keamanan dari TNI-Polri hadir membangun pos pengamanan dan diikuti pemilik modal untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang kaya raya seperti susu dan madu menjadi motivasi pendudukan dan penjajahan Indonesia yang ditopang oleh kapitalisme Amerika demi kepetingan ekonomi dan eksploitasi tambang emas dan uranium di Papua. 

Contoh yang perlu diketahui ialah kepentingan Kapitalisme di Papua mengorbankan tiga tokoh penting, yaitu: (a) Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarkskjold di Kongo pada 17/18 September 1961;  (b)  Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963; Presiden John F Kennedy tewas ditembak oleh Lee Harvey Oslwald. (c) Dilengserkan Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia,  pada tahun 1965 dengan tuduhan pendukung Komunis.  

Tiga orang yang diangggap penghambat kepentingan ekonomi di Papua ini dikorbankan. Para pemilik modal dengan secapatnya membuat perjanjian kontrak kerja PT Freeport McMoran dengan Soeharto pada 7 April 1967 untuk tambang dan uranium di Namangkawi/Ndugu-Ndugu (Tembagapura). Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dua tahun sebelum Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata melalui rekayasa Pepera 1969 yang cacat hukum dan moral yang melawan standard kaidah-kaidah atau hukum Internasional  

5. Laporan Sidang Umum PBB. 

Kekerasan Negara meningkat di Papua dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang murni atau dibina dan dipelihara dikambing-hitamkan dengan tujuan untuk menjadi Laporan pelanggaran HAM Indonesia  dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lebih jelas dibaca dan bandingkan pada nomor 2 dari artikel ini dengan topik: Pengalihan/Menghilangkan  Kejahatan Negara yaitu pelanggaran berat HAM dan Pemusnahan Etnis Papua. 

6. Menghambat Kunjungan Komisi HAM PBB di Papua. 

Memang sejak dulu Papua dikelola dan dipelihara sebagai wilayah konflik. Tujuannya supaya Indonesia ada alasan untuk tidak mengijinkan diplomat asing, wartawan asing, dan juga wartawan Indonesia masuk untuk mencari dan meliput berita-berita dan keadaan serta kejadian orang asli Papua yang sebenarnya. 

Belakangan ini, kekerasan Negara diciptakan dimana-mana, maka ada alasan pemerintah Indonesia tidak mengijinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua Barat. 

Keadaan seperti ini, pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada Indonesia oleh Komisi HAM PBB, diplomat asing, wartawan asing dan wartawan Indonesia ialah pemerintah Indonesia sedang menyembunyikan apa di Papua? 

Menurut saya, ada konsekwensi logisnya sangat berat bagi Indonesia kalau Komisi HAM PBB, diplomat asing dan wartawan asing tidak diijinkan, maka mobilisasi komunitas internasional untuk resolusi PBB akan dimotori dari Negara-Negara anggota MSG, PIF, ACP dan sudah tergabung dalam 85 Negara yang sedang mempersoalkan kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua. Dalam keadaan pada tahap inisiatif resolusi PBB seperti ini, maka Indonesia akan membayar high cost (harga yang sangat mahal), yaitu Indonesia akan mengeluarkan uang tidak sedikit sementara utang Negara sudah mencapai ratusan triliun. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia akan menjadi Negara kolap dan stagnan dan akhirnya setiap pulau bisa saja meminta lepas dari Indonesia. 

Indonesia menghadapi situasi seperti makan buah SIMALAKAMA, yaitu buah dimakan ayahnya mati dan buah tidak makan ibunya mati. Jadi, pilihan yang bermartabat untuk selamatkan Indonesia yang utuh penting dan mendesak dilakukan ialah ijinkan Komisi HAM PBB, diplomat asing dan wartawan asing diijinkan masuk Papua. 

7. Melawan ULMWP. 

Rakyat dan bangsa Papua Barat dari keterpecahan dan kelompok-kelompok perjuangan dengan kreatif, inovatif dan cerdas membuat satu rumah besar, rumah bersama, perahu besar, dan honai besar, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menyatukan seluruh faksi perjuangan. 

ULMWP yang didirikan di Vanuatu pada 7 Desember 2004 yang mempersatukan tiga arus utama perjuangan Papua Barat merdeka, yaitu NRFPB, WPNCL, NPWP dan sudah setingkat dengan Palestine Liberation Organization (PLO);  Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (FRETELIN); dan Africa National Congres (ANC). Karena, ULMWP adalah roh dari OPM.  Victor Mambor mengatakan: "Dulu OPM, kini ULMWP." (Sumber:  Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021: 57). 

Kesan saya, sepertinya pemerintah Indonesia kewalahan dalam diplomasi di level internasional, karena ULMWP ada di MSG, ada di PIF, ada di ACP dan ada di forum-forum internasional. Untuk mematahkan semangat ULMWP, penguasa Indonesia menciptakan konflik kekerasan di Papua untuk menghadapi diplomasi dan lobi-lobi politik yang dilakukan ULMWP. 

8. Kriminalisasi TPN-PB dan KNPB. 

Kekerasan-kekerasan ini untuk mengkambing-hitamkan dan mereduksi perjuangan yang dilakukan oleh TPN-PB. KNPB juga dituduh terlibat dalam berbagai kekerasan di Papua, tapi KNPB telah memberikan pernyataan tegas bahwa KNPB bukan wadah kekerasan, tapi media rakyat untuk perlawanan damai. 

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat, Rudolof Fatem, membantah tudingan miring Kapolres Sorong Selatan AKBP Choiruddin Wachid, yang menyatakan KNPB wilayah Kisor adalah aktor sekaligus eksekutor dalam pembunuhan 4 anggota TNI AD di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. 

“Kami tidak tahu dengan insiden pembunuhan terhadap 4 anggota TNI di Kisor Sorong Selatan. Polisi Jangan mengkriminalisasi KNPB Maybrat dengan klaim sepihak yang tidak mendasar." (Sumber: Jubi, 5/9/2021). 

9. Kepentingan Pemekaran Provinsi. 

Kekerasan Negara ini juga untuk meloloskan Provinsi Papua Tengah yang dimotori oleh Haji Dr. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Provinsi jumlah penduduk terbatas dan sumber daya manusia terbatas tapi alasan kepentingan dan keamanan nasional, maka provinsi prematur ini dipaksakan dengan watak negara fasis dan juga rasis. 

Tapi, tantangan terberat dan terbesar yang dihadapi Indonesia dan lebih khusus Menteri Dalam Negeri Indonesia ialah biaya pemekaran provinsi sangat besar, sementara Indonesia dirundung dan dibebani utang luar negeri yang mencapai ratusan triliunan rupiah. Kebijakan Negara yang tidak rasional dan realistis dan pemaksaan ini membawa Negara Indonesia dalam bahaya kehancuran. Apakah mau selamatkan NKRI atau paksakan pemekaran provinsi? 

10. Kepentingan Sukseskan PON 2021. 

PON 2021 tidak ada manfaat dan keuntungan bagi orang asli Papua. Karena, pesawat milik orang pendatang, kapal milik orang pendatang, hotel milik orang pendatang, restoran milik orang pendatang, angkutan umum milik orang pendatang, semua jasa yang tersedia milik orang pendapat dan orang asli Papua menjadi penonton dan tidak mendapatkan apa-apa. Orang Papua asli dapat Stadium Lukas Enembe, pembangunan infrastruktur lain yang dibangun dalam kepentingan PON 2021. 

Jadi, PON 2021 lebih pada muatan kepentingan politik Indonesia untuk meyakinkan komunitas internaonal, bahwa di Papua aman-aman saja. Karena, PON 2021 dilaksanakan di Papua. Tapi, pertanyaannya ialah manfaat dan keuntungan apa yang diperoleh orang asli Papua dari PON 2021?  Apakah dengan PON 2021 seluruh persoalan dan pelanggaran berat HAM di Papua dianggap selesai? 

Kekerasan diciptakan supaya ada alasan atau dasar untuk menambah pasukan TNI-Polri dari luar Papua untuk menjaga keamanan pelaksanaan PON 2021. Penambahan pasukan tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. 

11. Pemusnahan Etnis Papua dan Marjinalisasi Orang Asli Papua. 

Kekerasan dan kejahatan yang ditimbulkan ini bagian dari siasat Negara yang sistematis, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif untuk memusnahkan dan meniadakan orang asli Papua dari Tanah milik mereka. Konflik diciptakan supaya orang asli Papua tidak merasa nyaman dan melarikan diri dari kampung halaman, tidak ada makanan, minuman, tidak ada pelayanan kesehatan yang baik, maka menimbulkan sakit dan menuju pada kematian. Pembiaran kematian orang asli Papua dengan keadaan sadar. Ini kejahatan kemanusiaan yang melampaui batas-batas rasa keadilan dan kemanusiaan. 

Marjinalisasi/peminggiran atau pengusiran Orang Asli Papua dari Tanah air mereka adalah tindakan kekejaman, kejahatan, barbar dan kriminal yang mencelakakan dan menghancurkan orang-orang asli Papua sebagai pemilik Tanah. 

Pemusnahan dan marjinalisasi orang asli Papua juga dengan memperburuk dan menghancurkan pilar pendidikan, kesehatan dan ekonomi orang asli Papua. Realitas ini, fakta ini, keadaan ini, membuktikan bahwa orang asli Papua tidak ada masa depan dalam Indonesia. Karena Indonesia mempunyai mesin-mesin penghancur dan pembunuh orang asli Papua, yaitu: kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan yang menjadi luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia  pelanggaran berat HAM yang menuju pada PEMUSNAHAN ETNIS Orang Asli Papua yang disebabkan dari proses sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui proses pelaksanaan Pepera 1969 yang dimenakan ABRI. 

Ada tujuan lain dari penguasa Indonesia menciptakan konflik di Papua , tapi, ini beberapa tujuan yang penulis amati dan sampaikan dalam artikel ini. 0Mari, Kita Membuka Mata Untuk Melihat dan Heran Fenomena Kekerasan Negara BERJALAN TELANJANG Di Papua. 

Tulisan ini juga membantah penyataan Sebby Sambom sangat provokatif dan tanpa dibuktikan dengan data-data lapangan. Sebby Sambom mengaku diri jurubicara TPN-PB/OPM atau orang yang dibina khusus oleh orang-orang khusus untuk provokasi di media-media sosial. Orang ini patut dicuriga karena selalu muncul dengan cepat di media sosial pada saat terjadi konflik di Apakah Sebby Sambom ini provokator atau promotor kekerasan? Pernyataan-pernyayaan Sebby  selama ini bertentangan dengan visi perjuangan rakyat dan bangsa Papua  dengan jalan damai sesuai era modern dan berteknologi tinggi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, kesamaan derajat dan perdamaian. 

Pernyataan Sebby Sambom tidak dibenarkan. Pernyataan yang sangat prematur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Peristiwa penembakan 4 orang anggota TNI, masing-masing: Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu chb Dirman di kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kab. Maybrat  perlu diselidiki oleh Tim investigasi independen untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan kemanusiaan ini dan apa motivasinya. 

Alhirnya, penulis menyampaikan: Negara atau pemerintah model apa Indonesia ini? Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang mengorbankan rakyat sipil dan aparat keamanan, tapi tidak ada penyelesaian yang beradab dan adil untuk mengakhiri dan memotong rantai-rantai kekerasan yang menggurita selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963. Jangan hanya tujuan dan ambisi kekuasaan atas ekonomi di Papua, terjadi pembiaran situs-situs kekerasan sistematis, masif dan kolektif yang berkelanjutan. 

Doa dan harapan penulis, tulisan ini menjadi berkat dan membuka sedikit tabir kegelapan di Papua. 

Selamat membaca dan merenungkan!

Ita Wakhu Purom,  Jumat, 17  September 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

__________

Tatanan Dunia Baru: Teori Konspirasi dan Kekuatan Internet

Tatanan Dunia Baru: Teori Konspirasi dan Kekuatan Internet

Internet adalah tempat berkembang biaknya teori konspirasi, yang saat ini dapat mempengaruhi politik dan bahkan perkembangan politik dunia

 

" Illuminati , sebuah organisasi internasional misterius yang terdiri dari elit politik dan sosial top dunia, mengontrol cara kerja seluruh dunia di belakang layar". Ini adalah teori konspirasi paling terkenal di dunia tentang Tata Dunia Baru.

Selama ratusan tahun, legenda tentang Illuminati telah tersebar dan banyak orang saat ini percaya bahwa Illuminati masih ada. Diyakini bahwa Illuminati beroperasi di berbagai bidang seperti politik global, urusan militer, keuangan dan media massa dan mengendalikan proses sejarah di seluruh dunia.

Ilutrasi gambar

Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan Tata Dunia Baru. Tidak ada yang bisa membuktikannya, tetapi banyak orang percaya. Ini adalah paradoks terbesar tentang teori konspirasi.

Dalam film 2009, Angels and Demons - berdasarkan buku terlaris Dan Brown dengan nama yang sama tentang Profesor Langdon, diperankan oleh Tom Hanks - kisah Illuminati , yang konon berasal dari Eropa selama Zaman Pencerahan, diingat kembali. Ada fisikawan, matematikawan, dan astronom yang mempertanyakan "ajaran yang salah" dari otoritas Tahta Suci dan mengabdikan diri pada bidang ilmiah pencarian kebenaran.

Akhirnya, Illuminati dipaksa menjadi organisasi klandestin dan terus merekrut anggota selama ratusan tahun hingga hari ini. Dalam Angels and Demons , fakta sejarah jelas dipertanyakan, dan film itu muncul setelah krisis ekonomi besar 2007-2008.

Teori konspirasi New World Order telah beredar sejak lama dan penuh dengan teori-teori misterius yang, bagaimanapun, meyakinkan banyak orang yang tidak berdaya dan tidak puas dengan keadaan dunia saat ini.

The Illuminati , yang menganjurkan pembentukan New World Order melalui perencanaan dari serangkaian peristiwa politik dan keuangan (keuangan tsunami 2007-2008 dikatakan telah direncanakan oleh Illuminati), mencoba untuk mempengaruhi jalannya sejarah dunia dan pada akhirnya membentuk pemerintahan dunia yang otoriter.

Pendukung teori Tata Dunia Baru percaya bahwa bahkan pemerintah AS yang kuat sekarang hanyalah pemerintahan boneka. Sementara "pemerintah bayangan" lain yang terdiri dari beberapa orang membuat keputusan yang akan mengubah nasib planet ini.

Anda mungkin berpikir bahwa semua hal di atas hanyalah teori gila. Namun, banyak orang percaya bahwa ini benar. Menurut jajak pendapat 2013 yang dilakukan oleh Yayasan Polling Kebijakan Publik, 28% pemilih AS percaya bahwa Tatanan Dunia Baru benar-benar sedang berlangsung.

Brian L. Keeley, seorang profesor filsafat di Pitts College yang mengabdikan dirinya untuk mempelajari teori konspirasi modern, percaya bahwa fitur penting dari teori konspirasi adalah bahwa mereka mengutip beberapa insiden sepele dan diabaikan dan kemudian mengajukan penjelasan yang sempurna dibandingkan dengan orang yang malu. tanggapan resmi. Alasan mengapa penjelasan teori konspirasi dapat disebarluaskan adalah karena tidak memiliki proses argumentasi untuk menyangkal. Itu hanya penilaian yang melompat langsung dari hipotesis ke kesimpulan. Dalam proses argumentasi, hanya interpretasi subjektif dari peristiwa tersebut. 

Namun demikian, bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peristiwa tersebut, teori konspirasi memberikan “penjelasan” untuk bagian yang tidak diketahui dari peristiwa tersebut, dan “penjelasan” ini tidak dapat disangkal (karena keberadaannya tidak didukung oleh argumen yang nyata dan fakta). Oleh karena itu diakui sebagai argumen yang valid oleh banyak orang.

Misalnya, tidak ada yang memiliki bukti substansial untuk membuktikan bahwa Illuminati benar-benar ada, tetapi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Illuminati murni fiktif. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menyangkal keberadaan mereka karena keberadaan mereka adalah "kesempurnaan tanpa bukti".

Kolumnis Martha Gill menulis di The Guardian tentang masalah ini, menggambarkan Illuminati sebagai organisasi teori konspirasi yang paling bertahan lama dalam sejarah dunia. 

"Teori konspirasi yang berkaitan dengan misi pendaratan di bulan 1969, pembunuhan Kennedy, serangan 9/11, dll., semuanya terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Tetapi teori konspirasi yang mendukung keberadaan Illuminati dapat menghubungkannya. Apapun tentang ini koneksi, bagaimanapun, sulit untuk dibuktikan". Dengan kata lain, para pendukung teori konspirasi mungkin memiliki imajinasi yang sama dan mengaitkan segalanya dengan organisasi ini, sehingga setiap fenomena irasional di dunia dapat dijelaskan. 

Meskipun tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan sebenarnya dari Illuminati , sebenarnya ada dugaan "pemerintah bayangan global" di dunia yang namanya Bilderberg Group. Bilderberg Group mengadakan pertemuan pribadi kelas dunia tahunan dan peserta termasuk elit dari semua lapisan masyarakat seperti pemerintah, bisnis, media, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dikenal sebagai "Konferensi Paling Misterius di Dunia", Grup Bilderberg mengundang berbagai tokoh politik dan ekonomi terkenal untuk berpartisipasi dalam pertemuannya setiap tahun.

Pangeran Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004) mengadakan pertemuan pertama pada tahun 1954. Sebagai tempat pertemuan adalah Hotel Bilderberg di Oosterbeek, nama itu digunakan sebagai nama kelompok. 

Keberadaan Bilderberg Group bukanlah rahasia, tetapi isi dari topik yang dibahas di Konferensi benar-benar rahasia dan media arus utama tidak dapat melaporkan isi pertemuan.

Grup Bilderberg mengeluarkan siaran pers setiap tahun untuk memperkenalkan peserta Konferensi dan garis besar topik yang dibahas. Selama bertahun-tahun, peserta telah datang dari banyak tempat, termasuk Pangeran Philip dari Edinburgh (1921-2021) dari Keluarga Kerajaan Inggris, Putra Mahkota Charles, mantan Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis Macron, Kanselir Jerman Merkel, mantan Presiden AS Bush dan Clinton , dan bahkan Bill Gates dan raksasa Internet lainnya. Ada juga orang Italia, seperti yang dilaporkan beberapa tahun lalu di surat kabar negara kita. 

Konferensi 2018 diadakan di Turin, Italia, pada bulan Juni. Menurut deskripsi di situs web resmi Grup Bilderberg, topik utama termasuk populisme Eropa, pengembangan kecerdasan buatan, teknologi komputer kuantum, dan era "pasca-kebenaran". Yang jelas isi dan hasil diskusi pertemuan itu sebenarnya tidak pernah diberitakan.

Oleh karena itu, Bilderberg Group secara alami telah menjadi lokus di mana para ahli teori konspirasi ingin menarik materi. Mereka menggambarkan Grup Bilderberg sebagai bukti nyata dari teori bahwa sejumlah kecil elit mengendalikan dunia, dan para peserta merencanakan Tata Dunia Baru. 

Mengenai hal-hal aneh, mari kita berikan beberapa contoh. Pada Juni 2018, Keluarga Kerajaan Inggris juga terjebak dalam teori konspirasi. Ketika Pangeran Harry dan istrinya Meghan menghadiri sebuah pertunjukan, mereka tertangkap kamera tidak bergerak, seperti dua robot kaku dan tumpul. Klip terkait kemudian menjadi viral di Internet dan netizen menjadi gempar: banyak orang percaya bahwa anggota terhormat dari Keluarga Kerajaan sebenarnya adalah robot yang dikembangkan oleh teknologi tinggi.

Namun, manajemen museum London, Madame Tussauds , kemudian menjelaskan misteri tersebut dengan menyatakan bahwa Harry dan Meghan hanya diperankan oleh dua aktor yang mengenakan topeng lilin realisme yang sangat tinggi di wajah mereka - semuanya untuk mempromosikan pameran patung lilin - dan secara tidak sengaja menyebabkan keributan.

Dalam video pendek itu, Harry dan Meghan tidak mengubah penampilan wajah mereka dan ekspresi mereka kaku seperti robot. Akibatnya, ahli teori konspirasi menggunakan ini sebagai bukti bahwa mereka adalah robot yang diam-diam dibangun oleh Keluarga Kerajaan Inggris.

Argumen ini merupakan perpanjangan dari 'bukti sepele' yang disebutkan di atas. Para pendukung argumen mengabaikan proses argumentasi apa pun dan langsung menarik kesimpulan akhir melalui “bukti sepele” yang disebutkan di atas. Kesimpulan ini sangat topikal dan cukup menarik. Dengan penyebaran Internet yang cepat, “kebenaran yang cepat” secara alami akan dikenali dan dicari oleh banyak orang.

Saya pikir banyak orang masih mengingat "efek Mandela" yang menyebar liar di Internet pada tahun-tahun awal sebagai ingatan palsu. Nama "Efek Mandela" diyakini berasal dari Fiona Broome, "konsultan paranormal" yang menggambarkan dirinya sendiri, yang membuat situs web bernama "Efek Mandela". Pendukung 'efek Mandela' mengklaim "mengingat" bahwa mantan Presiden Afrika Selatan Mandela meninggal di penjara pada 1980-an. Namun kenyataannya, setelah dibebaskan dari penjara, Mandela menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dari tahun 1994 hingga 1999 dan meninggal pada Desember 2013.

Jadi mengapa ada orang yang harus mempercayai pernyataan yang tampaknya tidak masuk akal ini? Internet telah menjadi platform pendukung untuk banyak konten palsu, berita palsu, serta ketidakwajaran dan kurangnya pembenaran. Ketika seseorang berbagi 'ingatan palsu' dengan orang lain di Internet, banyak orang percaya itu benar, dan bahkan tiba-tiba teringat memiliki memori itu: "Mandela meninggal di penjara tahun itu".

Akibatnya, kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta terus menyebar. Kebohongan diulang ribuan kali dan banyak orang menganggapnya sebagai kebenaran: fase pembelajaran ini adalah aturan menyesatkan pertama di Internet.

Di era Internet, fitur multidimensi dan multi platform telah menghasilkan sejumlah "keganasan" teori konspirasi online. Selain itu, kemampuan penyebaran mereka tidak terbatas pada “orang percaya” saja. Karena media sosial online menyediakan platform penyebaran yang luas dan luas, satu menyebarkannya ke sepuluh orang, sepuluh menyebarkannya ke seratus, seratus hingga seribu, dan seterusnya secara geometris, sehingga mengubah topik 'panas' di Internet menjadi kebenaran mutlak. Mereka yang ingin percaya secara alami siap dan bersedia melakukannya. Selain itu, opini palsu di Internet ini bahkan dapat berdampak pada dunia nyata. 

Misalnya, di tingkat politik, semua orang sekarang dapat berkomentar dan berpartisipasi di arena online. Agar politisi mendapatkan hak untuk berbicara dan mengatur agenda, kuncinya adalah mengandalkan arahan publik di Internet. Wacana internet menjadi faktor dominan dalam penceritaan politik, bukan sebaliknya. Karakteristik jejaring sosial justru menjadi tempat berkembang biaknya teori konspirasi.

Internet mudah menyebar di kalangan masyarakat dan justru menjadi tempat berkembang biaknya teori konspirasi. Saat ini, teori konspirasi cukup mempengaruhi politik bahkan perkembangan politik. Sebuah teori konspirasi tertentu memperoleh sejumlah pendukung melalui Internet yang mempromosikannya menjadi topik yang sangat diperdebatkan di kalangan publik. Akibatnya, ia memasuki arena politik nyata yang berasal dari komunitas virtual dan pengaruhnya dapat mengubah arah keputusan pemerintah.

Melihat dari perspektif lain, ketika teori konspirasi ditempatkan di Internet dan terus berkembang biak - terlepas dari apakah Illuminati ada atau tidak - mereka cukup untuk membangun Tata Dunia Baru. Opini publik dunia nyata, serta komposisi opini dan dasar diskusi sosial berubah, dan dengan demikian negara, politik, dan penguasa dunia terpengaruh.